Jakarta – Meski mengaku
organisasi sudah mendarah daging, namun dia menyatakan organisasi hanyalah
sebuah cara untuk mengamalkan dan mendakwah ajaran Islam lebih mudah dan
efektif. Wajar jika kini dia lebih banyak berbaju Muhammadiyah ketimbang NU,
padahal di derah asal bapak-ibunya dia berasal dari keluarga besar Nahdlatul
Ulama (NU).
Pengakuan itu terlontar dari
bibir Pramono Ubaid Tanthowi, MA, salah satu dari tujuh anggota KPU Pusat saat
talk show radiopanjakarta.com di ruang meeting Rumahku, Jl. Tebet Barat Raya No 24, Jakarta Selatan, bertajuk “Mengenal
Lebih Dekat dengan Mas Pram,” Jumat (7/4) pukul 20.30. Pramono menyempatkan
datang ke acara itu, sekaligus silaturahmi.
“Saya katakan organisasi sudah
mendarahdaging dalam diri saya, lantaran sejak kelas 2 SMP saya sudah menjadi
ketua OSIS, sekaligus ketua pramuka dan beberapa ketua lainnya di kegiatan ex-school. Tiga strata pendidikan dasar
saya, memang lebih berkiblat ke agama Islam. Wajar, jika di tingkat kuliah,
saya lebih memilih IAIN ketimbang universitas atau jenis perguruan tinggi
lainnya,” papar Pramono kepada pewancara Joko Sampeno –pemimpin redaksi
radiopanjakarta.com dan pemandu acara Ali Hamzah di hadapan crew
radiopanjakarta.com lainnya.
Selain Pramono Ubaid Tanthowi,
MA, anggota komisioner KPU Pusat periode 2017-2022 terpilih lainnya adalah
Wahyu Setiawan, Viryan, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Evi Novida Ginting
Damanik, dan Arief Budiman. Pramono,
yang sebelumnya menjabat Ketua Bawaslu Provinsi Banten ini mengatakan, tugas di KPU yang akan dia emban
cukup besar.
“Meski saya terlahir di Semarang pada 17 Januari 1975,
namun tempat tinggal saya di Kabupaten Semarang, berbatasan dengan Kabupaten
Boyolali yang lebih dekat dengan Boyolali. Malah orang kampung saya, jika
ditanya berasal dari mana, lebih senang menyebut berasal dari Boyolali
ketimbang menyebut Semarang,” ujar Pram.
Pram memaparkan, dia mulai bersinggungan dengan
Muhammadiyah saat dia menimba ilmu di IAIN Ciputat. Saat itu, dia menjabat
sebagaiKetua Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) IAIN Ciputat. Dari
situlah seluruh perjalanan karir politiknya lebih banyak mendapat dukungan dari
para tokoh Muhammadiyah.
Beberapa agenda strategis kepemiluan sudah di depan
mata, baik bagi masyarakat sipil maupun penyelenggara pemilu. Dia kembali
menegaskan,
persoalan pemilu yang menjadi tanggung jawab KPU
2017-2022 masih berat. Seperti terkait revisi undang-undang tentang pemilu yang
kini masih dalam pembahasan antara DPR dengan pemerintah.
Begitu juga dengan agenda pilkada serentak. Serta
agenda nasional di 2019 yang menurutnya, tentu diharapkan ada peningkatan
kualitasnya dari sebelum-sebelumnya. "Revisi UU Pemilu perlu terus
dicermati dan dikawal, karena akan menjadi salah satu tonggak electoral reform
di Indonesia.
Demikian juga, Pilkada Serentak 2018 serta tentu saja Pemilu
Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden secara serentak 2019 perlu terus
ditingkatkan kualitas jurdil dan integritasnya," jelasnya.
Menurut rencana, talk show yang untuk kali kesekian
sudah ditayangkan di radiopanjakarta.com itu, akan diselenggarakan setiap Jumat
malam dengan tokoh berbeda dan dengan bahasan yang berbeda pula. (one)

No comments:
Post a Comment